INTELMOB: Tabrakan Tupoksi atau Fungsi Pendukung?

Seperti yang diketahui, fungsi intelijen saat ini tersebar di berbagai instansi. Di lingkungan kepolisian sendiri terdapat beberapa unsur yang memiliki fungsi intelijen, seperti intel Polres, intel Polda, Intelmob Brimob, hingga intel pada satuan khusus seperti Densus. Di luar Polri juga terdapat unsur intelijen dari TNI, Badan Intelijen Negara, hingga intelijen pada institusi lain seperti kejaksaan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah seluruh fungsi intelijen ini saling mendukung dalam menciptakan stabilitas dan keamanan masyarakat, atau justru terjadi tumpang tindih kewenangan?

Dalam praktiknya, setiap institusi memang memiliki ruang lingkup dan kepentingan tugas masing-masing. Namun, ketika berbicara mengenai operasi kontraintelijen maupun pengamanan situasi tertentu, potensi benturan pendekatan sangat mungkin terjadi. Satu pihak dapat mengambil langkah kontra atau penindakan, sementara pihak lain memilih pendekatan peredaman atau penggalangan. Apabila koordinasi tidak berjalan optimal, situasi ini berpotensi menimbulkan overlapping kewenangan, konflik informasi, hingga inefisiensi pelaksanaan tugas di lapangan.

Menurut pandangan saya sebagai anggota Polri, kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi tabrakan kewenangan antarunsur intelijen. Apabila tidak terdapat koordinasi dan pembagian peran yang jelas, maka pelaksanaan tugas intelijen dapat menjadi tidak efektif dan justru membingungkan di tingkat operasional.

Karena itu, diperlukan suatu mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi atau sebuah bidang yang mampu menyinkronkan seluruh fungsi intelijen lintas institusi, sehingga setiap unsur memiliki batas peran, fokus kerja, dan jalur komunikasi yang jelas. Dengan demikian, fungsi intelijen tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling melengkapi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.